Sekilas Perlindungan Data Pribadi Apa Sih ?

 

 

 

Sekilas DOkumentasi Informasi, Sabtu Paing, 17 Oktober 2026

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)—khususnya UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024—definisi mengenai data pribadi merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), acuan utama mengenai jenis dan kategori Data Pribadi di Indonesia secara tegas diatur dalam UU PDP tersebut.

1. Definisi Data Pribadi

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

2. Kategori dan Jenis Data Pribadi

Menurut pasal 4 UU PDP, Data Pribadi dibagi menjadi 2 kelompok utama:

A. Data Pribadi yang Bersifat Spesifik (Sensitif)

Data yang membutuhkan tingkat perlindungan lebih tinggi karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika bocor:

• Data dan informasi kesehatan

• Data biometrik (seperti sidik jari, pemindaian retina, pengenalan wajah)

• Data genetis

• Catatan kejahatan / rekam jejak pidana

• Data anak

• Data keuangan pribadi (seperti nomor rekening, data kartu kredit, riwayat transaksi)

• Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Data Pribadi yang Bersifat Umum

Data umum yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung:

• Nama lengkap

• Jenis kelamin

• Kewarganegaraan

• Agama

• Status perkawinan

• Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (misalnya: alamat rumah, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, atau NIK).

3. Ketentuan Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE

Dalam konteks UU ITE, perlindungan data pribadi ditegaskan pada Pasal 26:

1. Persetujuan (Consent)
   
   Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

2. Hak Menghapus (Right to be Forgotten)
   
   Setiap orang berhak mengajukan permohonan penghapusan informasi elektronik dan/or dokumen elektronik yang tidak relevan lagi atas dirinya berdasarkan penetapan pengadilan.